SUNGGUMINASA, iNews.id - Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menegaskan bahwa arah pembangunan Kabupaten Gowa tahun anggaran 2025 akan difokuskan pada pemulihan sosial ekonomi yang berkelanjutan dengan penguatan sumber daya manusia (SDM).
Hal itu ia sampaikan saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gowa dengan agenda Penyerahan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD 2025.
“APBD adalah instrumen kunci untuk berakselerasi mewujudkan visi bersama menuju Gowa yang lebih maju. Arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan harus mampu menjawab dinamika sosial ekonomi sekaligus menghadirkan layanan publik yang berkualitas,” tegas Bupati Talenrang.
Dalam laporannya, perubahan APBD 2025 mencatat proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp2,207 triliun, naik 0,40 persen dari target sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat 20,1 persen atau sekitar Rp51 miliar. Sementara itu, belanja daerah naik 2,25 persen menjadi Rp2,272 triliun. Pemerintah juga menyiapkan belanja tidak terduga sebesar Rp25,8 miliar untuk memperkuat penanganan risiko darurat.
Tema pembangunan Gowa 2025 ditetapkan yaitu “Pemulihan Sosial Ekonomi Berkelanjutan Didukung Penguatan SDM, Pemanfaatan Infrastruktur, dan Peningkatan Daya Saing Daerah.”
Untuk mewujudkannya, Pemkab Gowa menetapkan lima prioritas pembangunan, antara lain:
1. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM,
2. Pertumbuhan ekonomi yang merata,
3. Penguatan infrastruktur,
4. Perlindungan sosial yang akurat, serta
5. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif.
Bupati Husniah menekankan bahwa pemulihan sosial ekonomi tidak sekadar diukur dari angka statistik, melainkan dari dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga daya saing tenaga kerja menjadi pondasi utama.
“Harapan kami, perubahan APBD 2025 ini dapat merefleksikan kebutuhan masyarakat secara langsung. APBD ini adalah wujud komitmen pemerintah dalam memperbaiki kualitas hidup warga Gowa,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi kunci agar pembangunan berjalan efektif. Pemerintah, kata dia, membuka ruang komunikasi dan pengawasan publik terhadap penggunaan APBD.
Turut hadir dalam rapat paripurna ini, perwakilan Forkopimda Gowa, Sekretaris Daerah, serta para Kepala SKPD lingkup Pemkab Gowa.
Editor : Abdul Kadir
Artikel Terkait
