RUU Penyiaran dan Hasil Seleksi KPID Sulsel Ada Upaya Mematikan Pers, KJPP Bakal Gelar Aksi

MAKASSAR, iNews.id - Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran (KJPP) akan melakukan aksi damai di Gedung DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu, 22 Mei 2024.

Aksi damai tersebut berisi tuntutan menolak RUU Penyiaran dan Hasil Seleksi KPID Sulsel. Koordinator Aksi Damai, Muhammad Idris mengatakan aksi yang berlangsung akan terpusat di DPRD Sulsel. Sebelumnya itu titik kumpul aksi akan dimulai di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar pada pukul 09.00 Wita.

"Lalu kemudian kita melakukan konvoi dari Jl Boulevard menuju Gedung DPRD Sulsel," ujar Idris.

Aksi nanti akan diikuti oleh jurnalis yang tergabung di KJPP. Mereka terdiri dari berbagai macam organisasi dan komunitas jurnalis yang meliputi, AJI Makassar, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Makassar, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengda Sulsel, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulsel, dan Ruang Jurnalis Perempuan (RJP).

Idris menambahkan aksi damai yang digelar menjadi langkah konkret yang dilakukan demi menyelamatkan pers Indonesia. Khusus RUU Penyiaran, kata dia, ada upaya pemerintah untuk mematikan pers. "Draft tersebut jelas bertolak belakang UU No 4 Tahun 1999," katanya.

Aksi yang digelar juga menjawab menjadi salah satu langkah sebagai bentuk perlawanan terhadap RUU penyiaran dan hasil seleksi KPID Sulsel.

Kata dia,  aksi yang digelar menjadi wujud keresahan akan masa depan pers Indonesia. Kemerdekaan pers bakal ambruk jika RUU Penyiaran itu lolos.

"Sudah pasti ini menjadi ancaman nyata bagi demokrasi dan bisa mematikan kemerdekaan pers," jelas Idris yang juga jurnalis televisi tersebut.

Kemudian lanjut dia, kasus lainnya yakni perekrutan komisioner KPID di Sulsel juga sangat bermasalah. Di antaranya proses seleksi Komisi A DPRD Sulsel yang diduga kuat saat melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon komisioner dilakukan secara tertutup.

"Koalisi juga telah bersurat secara resmi sebelumnya ke DPRD Sulsel untuk mempertanyakan hal itu, namun saat ini belum ada respons. Nah dari kasus ini juga yang membuat kita untuk turun dalam aksi damai juga menuntut hasil seleksi KPID Sulsel," tegasnya.

Editor : Revin