Tanggapan Netizen Soal Eksekusi Tanah di Makassar: Bersertifikat, Tapi Dirampas Juga

MAKASSAR, iNewsGowa.id - Andi Baso Matutu, penggugat lahan gedung Hamrawati di Jalan AP Pettarani, Kota Makassar, Privinsi Sulsel, yang baru-baru dieksekusi ternyata memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM). Gugatan itu telah berperkara sejak 2018 silam dengan dalil bahwa tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Imbas dari Eksekusi gedung bekas SMK Hamrawati itu menimbulkan beragam tanggapan masyarakat, bahkan dikaitkan dengan Mafia Tanah.

Baca Juga

Eksekusi Lahan di Makassar Ricuh, Polisi Dihadang dan Dilempari Batu

“Bahaya sekarang tinggal di Kota biar ada Sertifikatnya tanah di gusur tongki apalagi kalau tanah strategis,” kata salah satu penghuni grup WA Info Kejadian Makassar Kota yang dilansir wartawan.

Komentar beragam juga muncul dalam percakapan grup tersebut. "Beh banyaki2 dananya ini yang palukka (pencuri) tanah, tanah ada tawwa sertifikat nya na rampas tong,” tulis peserta grup lainnya, menanggapi hasil eksekusi lahan tersebut.

“Nu gappa tonji antu sallang punna irawah buttayya (Bahasa Makassar) yang artinya kelak apa yang kamu perbuat, kamu akan rasakan sendiri dampaknya ketika sudah di bawa tanah,” tulisnya lagi.

Untuk diketahui, Andi Baso Matutu melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar pada Jumat, 09 Februari 2018. Dia menggugat 21 orang termaksud Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Makassar saat itu. 

Dalam isi Petitumnya (Tuntutannya), Andi Baso Matutu meminta agar Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Drs Mamat Yusuf seluas 42.083 Meter persegi tidak memiliki kekuatan hukum.

"Menyatakan  Sertifikat Hak Milik  No.351/Karawisi/1982 tanggal 27 Februari 1982 seluas 42.083 M2 atas nama Drs. Hamat Yusuf beserta turunan pecahannya. Tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti hak,” sekilas bunyi Petitum Andi Baso Matutu yang dilansir dari web site Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar, Kamis (13/2/2025).

Tidak hanya itu, dari penelusuran Reporter iNews.id, Andi Baso Matutu juga meminta agar Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Dusdiningsih dan kawan-kawan (dkk) serta SHM milik Drs Saladin Yusuf dkk tidak memiliki kekuatan hukum.

“Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 629/Karuwisi/1994 seluas 12. 931 M2 beserta turunan Pecahannya tidak memiliki kekuatan hukum yaitu, SHM Nomor 20693, Luas 3.855 M2, atas nama Dusdiningsih dkk sebagai Para Tergugat II, SHM Nomor 20694, Luas 2.000 M2 atas nama Drs Saladin Yusuf dkk sebagai Para Tergugat I, SHM Nomor 20695, Luas 3.293 M2 atas nama Drs Saladin Yusuf  dkk  sebagai Para Tergugat I, SHM Nomor 20696, Luas 6.465 M2 atas nama Drs Saladin Yusuf dkk   sebagai Para Tergugat I,” gugutan yang dikutip dari web site resmi Pengadilan Negeri Makassar.

Setelah menjalani persidangan beberapa bulan, akhirnya Hakim Pengadilan Negeri (PN) Makassar mengeluarkan amar putusan yang memenangkan Andi Baso Matutu (Penggugat).

Masih dalam rentetan amar putusan di web site PN Makassar, Hakim PN Makassar yang mengadili perkara tersebut juga memutuskan bahwa; Menyatakan terhisapnya tanah Penggugat Penggugat seluas 36. 600 M2 beserta turunan pecahannya kedalam Sertipikat Hak Milik No.351/Karuwisi/1982 tanggal 27 Februari 1982 seluas 42.083 M2  atas nama Drs Hamat Yusuf Adalah tidak sah dan Melawan Hukum; Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 629/Karuwisi/1994 seluas 12. 931 M2 atas nama Drs. Hamat Yusuf beserta turunan pecahannya tidak memiliki kekuatan hukum. Dan masih banyak lagi amar putusan lainnya yang dikeluarkan Hakim Pengadilan Negeri Makassar.

Editor : Asward