Inspektorat Takalar Disorot: Pejabat Pemeriksa Justru Hadir di Kegiatan Bimtek yang Diselidiki!

TAKALAR, iNews.id - Pemeriksaan Khusus (Riksus) yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar terhadap seluruh kepala desa di Takalar kini menuai tanda tanya besar. Hingga kini belum ada hasil resmi apakah ditemukan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) atau tidak, Selasa (11/11/2025).

Namun, kejanggalan muncul setelah beredar bukti kuat bahwa pejabat yang memeriksa justru hadir dalam kegiatan Bimtek yang diduga menjadi sumber penyimpangan.

Informasi yang dihimpun, Plt Kepala Inspektorat Daerah Takalar, Muhammad Rusli, tercatat sebagai salah satu pemateri resmi dalam Bimbingan Teknis RPJMDes yang digelar Karang Taruna Kabupaten Takalar di Hotel Almadera Makassar.

Bukti tersebut diperkuat dengan rundown acara yang diterima redaksi, di mana nama “Inspektur Inspektorat Kab. Takalar” tercantum sebagai pengisi materi bertema Peran APIP dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. 

Selain itu, foto dokumentasi kegiatan juga memperlihatkan kehadiran Plt Inspektorat Takalar yang mengenakan baju hitam lengan pendek, berdiri bersama para peserta Bimtek.

Kegiatan ini menjadi sorotan publik lantaran diduga menggunakan dana sebesar Rp10 juta per desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2025, tanpa tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) maupun APBDes.

Aktivis Pemerhati Ham, Narkotika dan Anti Korupsi (PEMANTIK) Rahman Suwandi, melancarkan kritik tajam terhadap Inspektorat Takalar. Menurutnya, kehadiran pejabat pengawas dalam kegiatan yang tengah diselidiki merupakan pelanggaran etik serius dan dapat mengaburkan objektivitas pemeriksaan.

“Inspektorat seharusnya jadi benteng terakhir pengawasan dana desa, bukan malah bagian dari masalah. Kalau pimpinannya hadir di kegiatan yang pakai dana ADD tanpa dasar hukum, maka bagaimana bisa kita percaya hasil pemeriksaannya? Itu bukan audit, tapi sandiwara,” tegas Rahman kepada iNews.id, Senin (10/11/2025).

Rahman juga menuding fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah telah kehilangan independensinya. Ia menilai pemeriksaan yang dilakukan saat ini tidak lebih dari upaya “merapikan” administrasi, bukan mengusut akar dugaan penyalahgunaan.

Keraguan publik semakin menguat setelah Plt Inspektur Inspektorat Takalar sendiri yang menandatangani Surat Perintah Penugasan Pemeriksaan Khusus (Riksus) terhadap seluruh kepala desa. 

Surat tersebut diterbitkan setelah mencuat dugaan adanya setoran Rp6-10 juta per desa untuk membiayai kegiatan Bimtek RPJMDes.

“Kalau pejabat yang memeriksa juga terlibat di acara yang pakai dana desa, itu bukan audit, tapi konflik kepentingan. Kami minta BPK dan KPK ikut turun tangan,” lanjut Rahman.

Bimtek RPJMDes yang digelar Karang Taruna Kabupaten Takalar disebut memaksa para kepala desa untuk menyetor dana dengan nominal tinggi. Uang itu diduga diambil dari pos ADD, padahal tidak tercatat dalam dokumen perencanaan resmi desa.

Padahal, menurut regulasi, setiap penggunaan ADD wajib melalui musyawarah desa dan dimasukkan dalam RKPDes dan APBDes. Penggunaan dana tanpa dasar hukum bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran pidana keuangan negara.

Sementara itu, Plt Kepala Inspektorat Takalar, Drs. Muhammad Rusli, belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan kehadirannya dalam kegiatan Bimtek maupun hasil pemeriksaan khusus yang sedang berjalan. 

Upaya konfirmasi redaksi melalui pesan WhatsApp pada Kamis (6/11/2025) hanya berstatus centang dua, tanpa balasan hingga berita ini tayang.

Sikap tertutup Inspektorat ini justru memperkuat kecurigaan publik bahwa proses pemeriksaan tidak berjalan transparan. Sejumlah aktivis bahkan menilai langkah Riksus tersebut hanya “panggung moral” untuk menenangkan tekanan publik.

Editor : Revin