Kejaksaan Usut Proyek Kandang Ayam Rp2 Miliar di Takalar

TAKALAR, iNews.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar terus mendalami dugaan penyimpangan pada proyek pengadaan kandang ayam senilai Rp2 miliar di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPK) Takalar tahun anggaran 2023.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Takalar, Muhammad Musdar, SH, membenarkan bahwa kasus tersebut telah memasuki tahap penyelidikan dan kini ditangani oleh bidang Pidana Khusus (Pidsus).

Baca Juga

Proyek Kandang Ayam di Takalar, 15 Orang Jalani Pemeriksaan

“Iye, benar. Kasus dugaan korupsi pengadaan kandang ayam DPK Takalar sedang kami selidiki,” ujar Musdar.

Ia menyampaikan, untuk menguatkan dugaan penyimpangan, kejaksaan telah memanggil sekitar 15 orang saksi untuk dimintai keterangan. Namun, Musdar belum dapat merinci besaran potensi kerugian negara karena penyelidikan masih berlangsung.

Informasi terbaru mengungkap bahwa proyek tersebut sebelumnya juga pernah ditangani oleh Unit Tipikor Polres Takalar.

Baca Juga

Kejari Takalar Usut Dugaan Korupsi Proyek Kandang Ayam Dinas Peternakan

Kanit Tipikor Polres Takalar, Ipda Anwar Asrul, mengakui bahwa laporan terkait proyek kandang ayam itu sudah masuk sebelum dirinya menjabat.

“Laporan ini sudah ada sebelum saya masuk Tipikor. Tapi tetap saya lanjutkan fulbaket, itu pun hanya pada fisik kandangnya saja, bukan persoalan lahan,” jelas Anwar, Jumat (28/11/2025).

Publik kini menunggu langkah tegas Kejari Takalar untuk menuntaskan penyelidikan dan menyeret seluruh pihak yang terlibat apabila terbukti melakukan penyelewengan anggaran.

Baca Juga

Tenriawaru Dipromosikan Jadi Asdatun di Palu, Sederet Kajari di Sulsel Alami Pergantian

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Takalar menyatakan dukungan penuh terhadap proses penegakan hukum dan mendesak Kejari mempercepat penyelidikan.

“Kami mendesak Kejari Takalar untuk segera menuntaskan dugaan penyimpangan proyek pengadaan kandang ayam senilai kurang lebih Rp2 miliar di DPK Takalar,” tegas Reskiawan, Aktivis IMM.

IMM menilai indikasi penyimpangan ini mencederai integritas pemerintah daerah serta merugikan masyarakat dan negara. Mereka juga meminta Kejaksaan memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, termasuk unsur pemerintah daerah, rekanan proyek, dan pihak lain yang mengetahui aliran anggaran yang disebut bersumber dari Pokir salah satu anggota DPRD.

Baca Juga

Gelar Tausiyah dan Buka Bersama, Kejari Takalar Berbagi Ketukang Bentor dan Warga

“Penegakan hukum yang tegas adalah langkah awal untuk memulihkan kepercayaan publik dan menjaga marwah pembangunan daerah,” sambungnya.

IMM menegaskan akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas dan siap melakukan aksi demonstrasi maupun langkah hukum lanjutan bila penanganan kasus dinilai tidak serius.

Editor : Abdul Kadir