TAKALAR, iNews.id - Proyek bedah rumah di Takalar yang bersumber dari Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman (PUTRPKP) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun anggaran 2025 menjadi sorotan publik.
Program bedah rumah Dinas PUTRPKP Sulsel dengan total anggaran sekitar Rp200 juta ini dikerjakan oleh CV Amal Abadi selaku pihak ke tiga untuk 10 unit rumah penerima manfaat di Takalar. Secara hitungan, setiap penerima seharusnya memperoleh anggaran sekitar Rp20 juta.
Namun, Proyek bedah rumah Sulsel ini yang disebut mengalokasikan Rp20 juta per rumah itu, sejumlah warga penerima manfaat menilai bahan meterial yang digunakan tidak sebanding dengan hasil di lapangan, Selasa (19/11/2025).
Salah satu penerima bantuan bedah rumah di Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, mengaku hanya menerima bahan bangunan dengan rincian tertulis di selembar kertas tanpa penjelasan detail.
“Kami juga tidak tahu pak hitungannya, cuma disampaikan anggarannya 20 juta dengan rincian Rp17,5 juta untuk rehab rumah dan Rp2,5 jutanya untuk gaji tukang,” kata penerima bantuan bedah rumah di Kelurahan Mangadu, Kamis (13/11/2025).
Ia mengaku tetap bersyukur atas bantuan dari pemerintah, namun meski hasilnya jauh dari harapan.
“Kami sangat bersyukur pak, tapi ini jauh dari harapan, yang diganti hanya atap, dinding depan pakai papan biasa, lantai pun hanya disemen kasar,” keluhnya.
Ia juga menuturkan tidak pernah menerima Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas pelaksanaan rehabilitasi rumahnya yang disebut senilai Rp20 juta per unit.
Pantauan di lapangan, memperlihatkan beberapa rumah penerima manfaat tampak tidak memenuhi standar kelayakan. Banyak bagian bangunan hanya diperbaiki sebagian, sementara kondisi keseluruhan masih jauh dari layak huni.
"Yang kami terima hanya beberapa lembar papan, kayu biasa, dan seng seadanya. Jika dihitung, nilainya paling sekitar lima juta rupiah,” ungkap warga inisial (L) yang juga sebagai penerima manfaat, Kamis (13/11/2025).
Ia juga menuturkan bahwa kualitas kayu yang digunakan sangat diragukan ketahanannya, dan dianggap tidak sesuai jumlah anggaran yang telah disalurkan oleh pemerintah.
“Kayunya tipis dan mudah patah, tidak sebanding dengan nilai bantuan yang disebutkan. Kalau memang anggarannya Rp20 juta, seharusnya rumah kami bisa jauh lebih layak. Tapi kenyataannya hanya sebagian kecil yang diperbaiki,” keluhnya.
Terpisah, Lurah Mangadu, Kecamatan Mangarabombang Takalar, Zulkipli, saat dihubungi iNews.id, Rabu (12/11/2025), menjelaskan bahwa program bedah rumah yang berjalan di wilayahnya dikerjakan oleh pihak ketiga.
“Kami tidak mengetahui proses pelaksanaan di lapangan yang dilakukan pihak pelaksana bedah rumah,” kata Lurah Mangadu kepada iNews.id, Rabu (12/11/2025).
Zulkipli menambahkan, pihak kelurahan hanya mengetahui tahap pengusulan awal program tersebut.
“Tahap pengusulan memang kami ketahui, jadi usulan kami ke pihak pemerintah itu 30 unit tapi yang realisasi di tahun 2025 hanya sepuluh unit,” ungkapnya.
Menurutnya, enam unit berada di Lingkungan Tamalate dan empat unit di Kalappo.
“Untuk pembangunan Bedah Rumahnya itu 17,5 juta dan biaya tukang 2,5 juta begitu rincinya, setelah itu kami tidak lagi mengetahui seperti apa pekerjaannya di lapangan karena tidak pernah lagi komunikasi pelaksananya,” jelas Zulkipli.
Minimnya koordinasi antara pelaksana program dan pihak kelurahan menimbulkan pertanyaan serius tentang pengawasan dan transparansi pelaksanaan proyek yang bersumber dari dana provinsi tersebut.
Program yang semestinya menjadi solusi bagi warga miskin justru dikhawatirkan hanya menjadi kegiatan seremonial tanpa pengawasan berarti.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PUTRPKP Sulsel belum berhasil dikonfirmasi untuk dimintai tanggapan.
Editor : Revin
Artikel Terkait
