TAKALAR, iNews.id - Sejumlah perangkat Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dikabarkan mengundurkan diri secara bersamaan pada Selasa (3/3/2026).
Kabar tersebut dibenarkan oleh salah satu Kepala Seksi (Kasi) Desa Bontosunggu. Ia mengonfirmasi bahwa dirinya bersama beberapa rekan lainnya telah resmi menanggalkan jabatan.
“Iya, benar. Ada beberapa Kasi yang mengundurkan diri, termasuk saya,” ujarnya kepada awak media.
Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai alasan pengunduran diri tersebut, ia enggan membeberkan secara rinci isu yang berkembang di internal pemerintahan desa.
“Tidak ada niat untuk membuat situasi menjadi ramai,” singkatnya.
Meski demikian, ia menjelaskan bahwa setiap perangkat memiliki alasan berbeda. Salah seorang staf disebut mengundurkan diri karena diterima mengajar di salah satu sekolah.
“Staf pertama mundur karena diterima sebagai guru. Sementara tiga Kasi lainnya, kami sudah menyampaikan kepada Ibu Desa bahwa kami merasa tidak mampu lagi menjalankan perintah,” jelasnya.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, pengunduran diri tersebut diduga berkaitan dengan persoalan internal pemerintahan desa. Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa kondisi internal dinilai tidak harmonis.
“Kabarnya mereka mundur karena banyak persoalan dalam pengelolaan pemerintahan Desa Bontosunggu yang dianggap kurang sehat,” ungkap sumber tersebut.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Desa Bontosunggu, Hadijah Kebo, membenarkan bahwa terdapat empat perangkat desa yang mengundurkan diri.
“Iya betul, ada empat orang yang mengundurkan diri,” tulis Hadijah melalui pesan WhatsApp.
Menurutnya, alasan pengunduran diri para perangkat tersebut lebih kepada pertimbangan pribadi dan profesi masing-masing.
“Satu orang kembali ke profesinya sebagai guru, sedangkan tiga lainnya mengaku ingin fokus pada kegiatan dan pekerjaan lain,” jelasnya.
Sebagai informasi, kepemimpinan Kepala Desa Bontosunggu belakangan menjadi sorotan publik. Ia diketahui beberapa kali mendapat aksi protes dari warga. Bahkan, sejumlah masyarakat telah melaporkan dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) ke Kejaksaan Negeri Takalar.
Editor : Abdul Kadir
Artikel Terkait
