TAKALAR, iNews.id – Sebuah video kampanye lama yang menampilkan seorang ustadz yang dikenal sebagai pendukung pasangan Bupati dan Wakil Bupati Takalar, Firdaus Daeng Manye–HHY, kembali beredar luas di media sosial. Video tersebut mencuat di tengah polemik kebijakan mutasi kepala sekolah di Kabupaten Takalar.
Video berdurasi sekitar satu menit itu diketahui direkam menjelang Pilkada Takalar 2024. Dalam tayangan tersebut, ustadz asal Kecamatan Galesong menyampaikan pesan moral agar pasangan calon, jika terpilih, mampu mengelola pemerintahan secara adil dan manusiawi, khususnya dalam penempatan jabatan.
Dalam potongan video yang kembali viral, ustadz tersebut menekankan pentingnya pengaturan posisi jabatan yang tidak menimbulkan kecemburuan sosial antarwilayah.
Seiring beredarnya kembali video tersebut, warganet ramai mengaitkannya dengan kebijakan mutasi 138 kepala sekolah tingkat SD dan SMP di Kabupaten Takalar yang dilantik langsung oleh Bupati Takalar di Ruang Pola Kantor Bupati, Selasa malam (9/12/2025).
Di grup WhatsApp Diskusi Takalar (Distak), sejumlah warganet mempertanyakan sikap DPRD Takalar yang dinilai belum memberikan respons terbuka terhadap polemik mutasi tersebut.
Salah satu warganet menulis,“Belum ada berita saya baca komentar DPRD Takalar soal mutasi kepala sekolah,” tulisnya.
Komentar lain menilai sikap diam tersebut sebagai bentuk kehati-hatian berlebihan.“Tidak ada nyali,” tulis warganet lainnya, yang kemudian disusul komentar lanjutan, “Mungkin hasil bimtek, diajarkan sopan ke pemda.”
Nada kritik semakin tajam ketika sejumlah warganet membandingkan sikap DPRD saat ini dengan periode sebelumnya.“Dulu antusias mau hearing, sekarang seperti kena stroke, tidak bisa bicara,” tulis komentar bernada satir yang turut mendapat banyak tanggapan.
Selain menyoroti DPRD, warganet juga kembali membagikan video lama ustadz tersebut dan menilai isinya relevan dengan kondisi terkini.“Akkajariangi bicaranna (kata-katanya menjadi nyata),” tulis salah satu warganet, merujuk pada pesan dalam video.
Komentar lain turut menyinggung komunikasi pemerintahan saat ini.“Rumah jabatan terbuka 24 jam, tapi masuk kantor bupati diperseketat,” tulis komentar lainnya.
Beragam komentar tersebut mencerminkan respons publik di ruang digital terhadap kebijakan mutasi kepala sekolah sekaligus harapan masyarakat akan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan komunikatif.
Hingga berita ini ditayangkan, Ketua Komisi III DPRD Takalar, H. Indar Jaya, yang dikonfirmasi terkait polemik mutasi kepala sekolah, belum memberikan keterangan resmi. Pesan konfirmasi yang dikirimkan wartawan sejak Minggu hingga Senin siang belum mendapatkan jawaban.
Diketahui, Komisi III DPRD Kabupaten Takalar membidangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, RSUD Pajonga Takalar, Bappelitbangda, serta Dinas Perhubungan.
Editor : Abdul
Artikel Terkait
