TAKALAR, iNews.id - Ketua DPRD Takalar, H Muhammad Rijal, mengungkapkan bahwa anggaran yang semula direncanakan untuk pembangunan Tower Multiservice DPRD Takalar dialihkan guna mendukung program pelayanan BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu.
Tower Multiservice tersebut sebelumnya direncanakan dibangun di samping Gedung DPRD Takalar sebagai bagian dari pengembangan fasilitas penunjang kegiatan kedewanan. Namun, setelah melalui pembahasan bersama Pemerintah Kabupaten Takalar, anggaran tersebut akhirnya dialihkan untuk membiayai program yang dinilai lebih mendesak dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Rijal menjelaskan, rencana pembangunan Tower Multiservice telah masuk dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Namun, melihat banyaknya masyarakat yang mengalami kendala kepesertaan BPJS Kesehatan, DPRD dan pemerintah daerah sepakat mengubah skala prioritas.
“Kemarin itu, adanya gejolak dari pemerintah pusat terkait banyaknya masyarakat yang BPJS-nya tidak aktif, kemudian berdampak hingga ke daerah. Karena itu, kita sepakat rencana pembangunan Tower Multiservice dialihkan ke pelayanan BPJS gratis karena kami menganggap itu lebih diprioritaskan,” ujarnya, Rabu (5/8/2026).
Menurutnya, keputusan tersebut diambil agar anggaran daerah dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang membutuhkan jaminan layanan kesehatan.
Ia juga memastikan bahwa pembangunan Tower Multiservice tidak lagi menjadi prioritas pada tahun ini. Sebagai gantinya, DPRD hanya akan mengusulkan anggaran rehabilitasi terhadap fasilitas yang telah ada di lingkungan kantor DPRD Takalar.
“Rencana kita hanya mengusulkan anggaran untuk perbaikan atau rehabilitasi bangunan yang rusak. Tidak lagi pembangunan baru, cukup rehab dengan anggaran yang lebih kecil,” jelasnya.
Selain membahas pengalihan anggaran Tower Multiservice, Ketua DPRD Takalar juga mengungkapkan bahwa pada Tahun Anggaran 2026 terdapat penambahan ruang fraksi di Gedung DPRD Takalar.
Menurutnya, pembangunan ruang fraksi tersebut telah masuk dalam anggaran pokok dan saat ini sedang berproses.
“Sudah kita anggarkan di anggaran pokok. Sekarang sementara diproses,” katanya.
Ia menambahkan, keberadaan ruang fraksi merupakan kebutuhan kelembagaan DPRD, hampir seluruh gedung DPRD di berbagai daerah telah memiliki ruang fraksi yang representatif sebagai sarana koordinasi dan pembahasan agenda kedewanan, sehingga fasilitas serupa dinilai penting untuk diwujudkan di DPRD Takalar.
Editor : Revin
Artikel Terkait
