MAKASSAR, iNews.id - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Pertamax di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa memasuki hari keenam. Sejak Senin (7/9/2026) hingga Sabtu (12/9/2026), masyarakat masih harus berhadapan dengan antrean panjang di sejumlah SPBU.
Kondisi ini bukan lagi sekadar persoalan antrean. Jika berlangsung terus-menerus, kelangkaan BBM berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, transportasi, distribusi barang, hingga perekonomian.
Antrean kendaraan bahkan dilaporkan mengular hingga hampir 2 kilometer di sejumlah titik. Panjangnya antrean membuat sebagian kendaraan meluber ke badan jalan dan berdampak terhadap kelancaran arus lalu lintas.
Di Kota Makassar, antrean panjang salah satunya terlihat di SPBU yang beroperasi 24 jam di Jalan Ratulangi. Ratusan sepeda motor dan mobil tampak mengantre untuk mendapatkan BBM.
Seorang pengemudi ojek online yang ditemui di sekitar lokasi mengaku telah mengantre cukup lama.
“Dari hari Senin begini, Pak. Ini saja saya sudah mengantre hampir satu jam,” ujarnya.
Antrean kendaraan bahkan memanjang hingga sekitar 200 meter dari SPBU. Sebagian kendaraan meluber ke badan Jalan Ratulangi sehingga ruang gerak pengguna jalan menyempit dan berpotensi menimbulkan perlambatan arus lalu lintas.
Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Gowa. Di salah satu SPBU di Jalan Poros Pallangga, antrean kendaraan terlihat memanjang hingga kawasan sekitar Polsek Pallangga. Sementara di SPBU Andi Toron, ratusan sepeda motor dan mobil dilaporkan mengantre hingga kurang lebih 2 kilometer sejak pagi.
Kendaraan yang mengantre di pinggir hingga sebagian badan jalan membuat arus lalu lintas di kawasan tersebut ikut mengalami perlambatan.
Fenomena kelangkaan BBM yang berlangsung selama enam hari tersebut mendapat sorotan Forum Komunikasi Jurnalis Indonesia (FKJI).
FKJI meminta pemerintah, Pertamina, pengelola SPBU, serta aparat penegak hukum tidak hanya fokus mengurai antrean, tetapi juga segera menjelaskan kepada publik apa yang sebenarnya terjadi.
Ketua Umum FKJI, Revin Pataroi Rahman, menilai masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai kondisi stok, distribusi, pasokan, hingga kendala yang menyebabkan BBM sulit diperoleh di sejumlah SPBU.
“Kelangkaan BBM yang berlangsung berhari-hari tentu memberikan dampak luas. Masyarakat harus mengantre berjam-jam, aktivitas terganggu, lalu lintas ikut tersendat. Karena itu, penyebab utamanya harus segera dijelaskan dan dicarikan solusi,” ujar Revin.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan apakah persoalan tersebut berkaitan dengan pasokan, distribusi, peningkatan konsumsi, kendala operasional, atau faktor lainnya.
“Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi antrean panjang tanpa mengetahui apa penyebab sebenarnya. Pemerintah harus transparan dan memberikan penjelasan berdasarkan data,” tegasnya.
FKJI juga meminta aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan terhadap rantai distribusi BBM, terutama di tengah kondisi masyarakat yang kesulitan memperoleh bahan bakar.
Pengawasan tersebut penting untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penimbunan, penyalahgunaan distribusi, maupun aktivitas pelangsiran BBM yang memanfaatkan situasi kelangkaan.
Namun, Revin menegaskan, dugaan tersebut tidak boleh serta-merta dijadikan kesimpulan sebelum adanya pemeriksaan dan bukti yang memadai.
“Jangan langsung menyimpulkan bahwa kelangkaan terjadi karena penimbunan atau pelangsiran. Tetapi aparat harus bersiaga dan melakukan pengawasan. Kalau ada indikasi, periksa dan tindak sesuai ketentuan hukum,” katanya.
Menurut Revin, pengawasan juga tidak boleh berhenti di area SPBU. Aparat dan instansi terkait perlu melihat pola distribusi BBM dari titik pasokan hingga ke SPBU.
“Jangan sampai ketika masyarakat kesulitan mendapatkan BBM, justru ada pihak tertentu yang memanfaatkan kondisi ini untuk mencari keuntungan secara tidak wajar. Ini yang harus dicegah,” ujarnya.
Selain persoalan ketersediaan BBM, FKJI menyoroti dampak antrean panjang terhadap keselamatan dan ketertiban lalu lintas.
Antrean kendaraan yang mencapai ratusan meter hingga kilometer berpotensi mengganggu pengguna jalan lainnya, menyebabkan kemacetan, serta meningkatkan risiko kecelakaan apabila tidak mendapat penanganan.
Karena itu, FKJI meminta kepolisian dan pemerintah daerah melakukan langkah antisipasi pada SPBU yang mengalami antrean panjang.
“Persoalan BBM jangan sampai berkembang menjadi persoalan baru. Bukan hanya soal ketersediaan dan distribusi, tetapi juga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas harus menjadi perhatian,” kata Revin.
FKJI juga mendorong pemerintah dan Pertamina segera memberikan informasi resmi kepada masyarakat mengenai kondisi stok dan distribusi BBM di Makassar dan Gowa.
Bagi FKJI, persoalan ini harus segera ditangani secara terbuka dan terukur. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar harus bertahan dalam antrean panjang dari hari ke hari.
“Pemerintah, Pertamina, pengelola SPBU dan aparat penegak hukum harus segera mengambil langkah konkret. Pastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan, awasi potensi penyimpangan dan berikan penjelasan terbuka kepada masyarakat,” pungkas Revin.
Editor : Revin
Artikel Terkait
