Wakil Bupati Gowa Dorong Tenaga Pendidik Kelola BOPS Sesuai Perencanaan

SUNGGUMINASA, iNews.id - Mewujudkan pemerintahan yang baik, maka salah satu yang harus diperhatikan adalah prinsip akuntabilitas dalam manajemen pembiayaan pendidikan di sekolah.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Gowa, Abdul Rauf Malaganni menghadiri Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Phinisi Ballroom, Hotel Claro Makassar, Senin (30/10/2023).

Menurutnya akuntabilitas juga dilakukan dengan menilai kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan itu.

"Apapun yang diselenggarakan oleh sekolah harus mengikut sertakan publik dalam hal pengawasan pelayanan pendidikan," ucapnya.

Selain itu dia juga menekankan, pengelolaan dana BOS reguler kinerja harus dilakukan berdasarkan prinsip fleksibel yang sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan, efektif sesuai dengan tujuan pendidikan di satuan pendidikan, efisien dalam peningkatan kualitas belajar peserta didik.

"Semoga melalui sosialisasi ini mampu mempercepat laju pengembangan sumber daya di Gowa dalam bidang pendidikan, khususnya dalam hal penggunaan dana operasional sekolah yang akuntabel, dan pemanfaatan dana BOS dapat menghasilkan layanan pendidikan yang berdaya guna dan berhasil guna, serta profesional dalam mencapai tujuan pendidikan nasional menuju generasi emas 2045," harapnya.

Adapun jumlah sekolah di Gowa yang telah menerima BOSP baik reguler maupun kinerja yakni 420 SD, 120 SMP dan 400 TK/PAUD.

Jumlah pagu anggaran BOSP SD Rp66,3 miliar, BOSP SMP Rp30,9 miliar sehingga total Rp 97,2 miliar ditambah Pagu BOS Kinerja Rp1,3 miliar untuk SD dan Rp945 juta untuk SMP total Rp2,3 Miliar.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan KSI BPK RI, Yudi Ramdan Budiman mengatakan kegiatan ini diikuti 322 tenaga pendidik Kabupaten Gowa mulai dari tingkat PAUD, SD, dan Sekolah Menengah.

"Kita ingin menjalin program positif antara BPK, DPR RI dan tenaga pendidik di Gowa dalam rangka meningkatkan mutu kelembagaan sehingga dalam sosialisasi dan pembahasan terkait dengan akuntabilitas dana desa kami telah mengundang narasumber dari Direktorat Jenderal pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, Anggota DPR RI dan Kepala BPK RI," jelasnya.

Adapun narasumber atau pembicara yang hadir yakni Ketua BPK RI Isma Yatun, Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Iwan Syahril.

Kegiatan ini dihadiri, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Amin Adab Bangun, Direktur Sekolah Dasar Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Muhammad Hasbi, Inspektur Inspektorat Kabupaten Gowa Andy Azis Peter dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gowa Muh Basir.

Editor : Revin