Pasien RSUD Padjonga Overload, DPRD Takalar Desak RSUD Galesong Segera Diaktifkan

TAKALAR, iNews.id - Lonjakan pasien dari berbagai wilayah di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulsel, terus memadati Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Padjonga Daeng Ngalle. Kepadatan terjadi mulai dari layanan poliklinik, ruang rawat inap, hingga Unit Gawat Darurat (UGD). Akibatnya, kualitas pelayanan berpotensi menurun dan tidak sebanding dengan tingginya beban fasilitas kesehatan, Kamis (23/07/2026).

Pasien rawat jalan harus mengantre berjejer di tangga menuju lantai dua gedung rumah sakit demi menunggu giliran pemeriksaan. Sementara itu, ruang perawatan yang selalu penuh memaksa pasien rawat inap menunggu di UGD dengan peralatan seadanya. Sebagian pasien bahkan terpaksa bertahan di atas tandu dan kursi roda sambil menanti kepastian kamar.

Kondisi ini bukan disebabkan oleh kurangnya profesionalisme para dokter maupun perawat, melainkan karena terbatasnya kapasitas menampung pasien. Situasi ini terus menjadi keluhan warga yang terkesan belum mendapat respons cepat dari pihak pemerintah daerah. Padahal, pembenahan pelayanan dasar kesehatan dinilai sebagai tanggung jawab mendasar pemerintah kepada masyarakat.

Mirisnya, keluhan masyarakat ini mencuat di tengah gencar-gencarnya framing program digitalisasi yang dibanggakan pemerintah, meski dampaknya belum dirasakan secara nyata oleh warga. Idealnya, pemerintah daerah lebih memprioritaskan optimalisasi infrastruktur dasar seperti sarana kesehatan dan pendidikan.

Menanggapi situasi tersebut, desakan agar RSUD Galesong segera diaktifkan kembali sebagai solusi alternatif terus disuarakan oleh perwakilan Fraksi PKB DPRD Takalar, H Hilal Hamzah Hisbul Sajadah.

“Sudah banyak masyarakat yang mengeluhkan kondisi pelayanan kesehatan, khususnya di RSUD H Padjonga Daeng Ngalle, akibat keterbatasan ruangan dan fasilitas. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah secepatnya mempertimbangkan pengaktifan RSUD Galesong sebagai alternatif untuk mengurai penumpukan pasien,” ujar Hilal.

Politisi muda PKB yang juga Anggota Komisi I DPRD Takalar tersebut mencontohkan beberapa warga di wilayahnya yang harus menempuh jarak jauh ke pusat kota Takalar hanya untuk mengantre berjam-jam atau menunggu kepastian kamar kosong.

Selain isu pelayanan pasien, Hilal juga menyoroti nasib tenaga kesehatan yang terancam dinonaktifkan terlalu lama, serta potensi kerusakan (error) pada alat-alat medis yang tidak difungsikan dalam jangka panjang.

“Langkah ini penting demi pembukaan lapangan kerja, penyelamatan aset daerah yang bernilai besar, serta terwujudnya pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat,” tegasnya.

Sebagai informasi, RSUD Galesong yang berlokasi di Jl. Poros Galesong, Desa Biring Kassi, Kecamatan Galesong Utara, telah dihentikan operasionalnya secara sementara oleh Bupati Takalar sejak 1 Mei 2025.

Keputusan penghentian sementara tersebut diambil setelah hasil evaluasi menunjukkan biaya operasional yang sangat tinggi mencapai Rp500 juta per bulan, tidak sebanding dengan tingkat kunjungan pasien yang rata-rata hanya satu orang per bulan. Selain itu, RSUD Galesong saat itu belum melayani pasien BPJS Kesehatan karena kendala kelengkapan dokumen kerja sama.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Takalar mengenai kepastian tanggal pengaktifan kembali RSUD Galesong.

Editor : Revin