TAKALAR, iNews.id - Sebuah video kampanye lama yang menampilkan sosok ustadz yang dikenal sebagai pendukung Bupati Takalar, Firdaus Daeng Manye (DM), kembali beredar di media sosial. Video tersebut mencuat di tengah perhatian publik terhadap kebijakan mutasi kepala sekolah di Kabupaten Takalar.
Video berdurasi sekitar satu menit itu diketahui direkam menjelang Pilkada Takalar 2024. Dalam tayangan tersebut, ustadz asal Kecamatan Galesong tampak menyampaikan pesan moral kepada pasangan calon DM–HHY agar kelak, jika terpilih, mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya dalam penempatan jabatan.
“Hakkul yakin menangki ini, insya Allah. Bajiki bateta angngatoro posisi ri Takalar. Teaki angkanna tau Mangarabombang kipamae rigalesong, tau galesong kipasambila mange ri Mangarabombang,” ucap ustadz tersebut, disambut antusias peserta kampanye.
Selain menyinggung tata kelola pemerintahan, ustadz tersebut juga menyampaikan harapan agar pemimpin daerah membuka ruang komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat melalui rumah jabatan.
"Siapa kita! ( Daeng Manye, HHY sembut peserta yang hadir) punna ammuko ammembara lebbamaki nilanti' Insya Allah, tealaloki tongkoki rumah jabatanya pak Bupati, sungkei rumah jabatanya bapak wakil bupati, ka antu kodong masyarakatta Sanna todong jallana anngonjo rumah jabatan" Kata Ustadz yang dikenal Kontroversi itu
Video tersebut kembali ramai dibagikan di sejumlah grup percakapan dan media sosial, seiring dengan kebijakan mutasi 138 kepala sekolah tingkat SD dan SMP di Kabupaten Takalar yang dilantik langsung oleh Bupati Takalar di Ruang Pola Kantor Bupati, Selasa malam (9/12/2025).
Sejumlah kepala sekolah menyampaikan keberatan terhadap penempatan baru yang diterima. Mereka menilai mutasi tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan jarak tempuh, kondisi geografis, dan efektivitas pelaksanaan tugas.
“Mutasi adalah hal biasa dalam birokrasi, tetapi perlu berbasis kinerja dan pertimbangan teknis agar tidak mengganggu proses pendidikan,” ujar salah seorang kepala sekolah yang enggan disebutkan namanya.
Sorotan juga datang dari kalangan pemerhati kebijakan publik. Wakil Koordinator Divisi Pengawasan dan Monitoring LSM Pembela Rakyat (PERAK) Indonesia, Heri Gonggong, menilai kebijakan mutasi perlu dikaji secara objektif agar sejalan dengan regulasi yang berlaku.
“Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 menekankan aspek kebutuhan organisasi, efektivitas pendidikan, serta keadilan dan kemanusiaan. Prinsip-prinsip ini penting dijadikan rujukan dalam setiap kebijakan mutasi,” ujarnya.
Menurutnya, klarifikasi dari pemerintah daerah diperlukan agar polemik tidak berkembang menjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar belum memberikan pernyataan resmi.
Disisi lain, DPRD Takalar juga belum menyampaikan sikap terkait kebijakan mutasi kepala sekolah tersebut.
Editor : Abdul Kadir
Artikel Terkait
