Pelatihan Apk Passrikia BOS Takalar Kembali Disorot, Ratusan Peserta Dibebani Rp600 Ribu per Orang?
TAKALAR, iNews.id - Program digitalisasi pendidikan yang menjadi salah satu jargon Pemerintah Kabupaten Takalar kembali menuai sorotan. Ratusan kepala sekolah dan bendahara SD hingga SMP di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Takalar mengikuti pelatihan aplikasi bertajuk Apk Passirikia BOS di sebuah hotel di Kota Makassar.
Peserta kegiatan berasal dari hampir seluruh sekolah di Takalar. Setiap sekolah diminta mengutus sedikitnya dua orang untuk mengikuti pelatihan yang berlangsung selama dua hari tersebut.
"Ada yang satu orang, ada juga tiga orang. Tapi rata-rata dua orang per sekolah," ungkap salah seorang kepala sekolah kepada iNews.id.
Pelatihan ini diklaim sebagai bagian dari upaya mendukung program digitalisasi yang digagas Bupati Takalar, Muhammad Firdaus Daeng Manye. Aplikasi tersebut disebut-sebut akan menjadi instrumen baru dalam pengelolaan dan pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Namun, di balik narasi digitalisasi itu, muncul pertanyaan dari sejumlah kalangan. Pasalnya, kegiatan tersebut tetap menggunakan anggaran sekolah dengan nominal yang dinilai tidak kecil.
Salah seorang kepala sekolah mengaku mengikuti kegiatan bersama bendahara sekolah selama dua hari satu malam di salah satu hotel di Jalan Lanto Daeng Pasewang, Makassar.
"Iye, kami ikut bersama bendahara. Biaya yang disetor sekitar Rp600 ribu per peserta," ujarnya saat dihubungi iNews.id, Selasa (9/6/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, biaya tersebut belum termasuk perjalanan dinas (SPPD), uang harian peserta, serta biaya lain yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi. Dengan jumlah peserta yang mencapai ratusan orang, total anggaran yang terserap diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
Kondisi ini memunculkan kritik karena dinilai berpotensi membebani keuangan sekolah. Terlebih, kegiatan serupa pernah digelar pada 2020 melalui pelatihan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) dan sempat menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Seorang mantan kepala sekolah yang pernah mengikuti pelatihan ARKAS tahun 2020 mengaku kegiatan serupa kala itu sempat mendapat peringatan dari aparat sehingga menimbulkan trauma bagi peserta.
"Kegiatan seperti ini pernah mendapat warning dari aparat penegak hukum. Waktu itu biayanya sekitar Rp1 juta per peserta. Setelah itu berhenti karena dianggap membebani sekolah dan terkesan seperti pungutan yang dikondisikan," katanya.
Menurut mantan kepala sekolah tersebut, Apk Passirikia BOS hanya merupakan kemasan baru dari pola lama yang sebelumnya pernah menuai kritik.
"Ini hanya ganti kulit. Dulu namanya pelatihan ARKAS, sekarang Apk Passirikia BOS. Polanya kurang lebih sama, sekolah tetap yang menanggung biaya. Karena itu muncul pertanyaan, apakah ini benar-benar inovasi atau hanya wajah baru dari program lama," ujarnya.
Meski demikian, Kepala Dinas Pendidikan Takalar, Dody Ryan Saputra, membantah anggapan bahwa program tersebut hanya menghabiskan anggaran sekolah.
Menurut Dody, Apk Passirikia BOS justru dirancang untuk membantu sekolah dalam melakukan penginputan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan Dana BOS secara lebih efektif.
"Terbantu itu teman-teman sekolah dengan adanya Apk Passirikia BOS. Penginputan dan output penggunaan Dana BOS nantinya diterapkan di masing-masing sekolah. Dalam dashboard aplikasi akan muncul rekapitulasi penggunaan dana BOS sehingga menjadi bahan kontrol dan evaluasi bagi pengguna Dana BOS ke depan," ujar Dody melalui pesan WhatsApp.
Diketahui, pelatihan Apk Passirikia BOS berlangsung pada 6–7 Juni 2026 di Hotel All Nite & Day Makassar. Setiap sekolah mengirimkan peserta dengan pembiayaan yang bersumber dari anggaran sekolah melalui pos kegiatan peningkatan kompetensi.
Meski diklaim sebagai inovasi digital, pelaksanaan program tersebut masih menyisakan sejumlah pertanyaan publik, terutama terkait efektivitas, urgensi pelatihan di hotel, serta besarnya biaya yang harus ditanggung sekolah di tengah tuntutan efisiensi penggunaan Dana BOS.
Editor : Revin