TAKALAR, iNews.id - Wakil Ketua DPW Lembaga Anti Korupsi dan Kekerasan Hak Asasi Manusia (Lankoras Ham) Sulsel Adi Nusaid Rasyid menyoroti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi penyusunan data desa melalui sistem informasi online profil desa yang dilaksanakan Dinas Sosial dan PMD Takalar di Hotel Regency Makassar.
Adi Nusaid Rasyid, mengatakan Bimtek yang melibatkan para Kepala Desa di Kabupaten Takalar dengan menggunakan dana desa Rp5 juta per Desa itu diduga jadi Bancakan Morupsi. Bahkan menurutnya kegiatan seperti ini kerap jadi modus praktek korupsi.
“Kegiatan Bimtek ini ada anggarannya dari Dinas Sosial dan PMD Takalar kurang lebih Rp100 juta, lantas kenapa para kepala desa mesti harus menyetor lagi uang sebesar Rp5 juta per desa ke Dinas Sosial dan PMD, kan lucu, ada satu kegiatan dua mata anggarannya,” kata Adi Nusaid Rasyid saat dihubungi, Kamis (2/11/2023).
Adi Nusaid pun menilai, Dinas Sosial dan PMD dan seluruh kepala Desa di Takalar boleh jadi akan berurusan dengan hukum setelah menggunakan anggaran Desa untuk mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) di Kota Makassar.
"Ironisnya, kegiatan bimtek tersebut
juga dihadiri langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Takalar Setiawan Aswad sebagai pemateri atau narasumber utama," tambah Adi Nusaid.
Ia mengungkap, untuk mengikuti kegiatan yang berlangsung selama beberapa hari tersebut, masing-masing Kades diwajibkan membayar Rp5 juta per orang. Total dana yang terkumpul diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
"Jika bimtek tersebut sudah ada pagu anggarannya di bidang PMD, lantas kenapa mesti desa dibebankan lagi ke Desa, ada apa dengan Dinas Sosial, tidak cukupkah dana desa dikeroyok selama ini, apalgi hampir tiap tahunnya, desa selalu dilibatkan dalam kegiatan soal bimtek atau pelatihan pemberdayaan. Sementara faktanya kapasitas dan SDM desa tidak juga meningkat," tegas Adi.
Ia menilai, Desa juga harusnya lebih fokus pada penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan dan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
Sementara Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Dinas Sosial dan PMD Takalar. Supriadi Siantang saat dikonfirmasi membenarkan bimtek itu melibatkan desa. Supriadi juga mengakui jika pelaksaan bimtek di salah satu hotel ternama di Makassar menggunakan pagu anggaran PMD sendiri.
"Ia betul kita punya anggaran untuk bimtek itu, nilainya kurang lebih ratusan juta, kemudian dana Rp 5 juta yang disetor ke PMD itu bukan untuk biaya akomodasi desa, tapi biaya membayar narasumber, karna Desa tidak membayar narasumber. Dengan rincian biaya narasumber dan peserta dari kecamatan kita yang tanggung, termasuk kepanitaan dan perlengkapan lainnya. nah untuk peserta dari Desa 3 orang dia sendiri yang tanggung. Nanti setelah bimtek selesai ada juga biaya transpor sebesar 250 ribu untuk semua peserta," urai Supriadi.
Terpisah Kepala Inspektorat Takalar H. Yahe saat dikonfirmasi mengaku belum bisa berkomentar banyak terkait pelaksanaan bimtek Dinas Sosial dan PMD di Makassar tersebut. Namun pihaknya berjanji akan memantau pelaksanaan kegiatan tersebut.
"Saya belum bisa bicara banyak mengenai masalah itu, karna kami belum tahu ada kegiatan seperti itu dilaksanakan oleh Bidang PMD dengan Desa. Yang pasti kegiatan itu nanti kita periksa sesuai mekanismenya," ujar H Yahe.
Editor : Revin
Artikel Terkait
