MAKASSAR, iNews.id – Proses penerimaan murid baru di Kota Makassar tahun 2025 menuai sorotan tajam. Dugaan praktik pungutan liar, permainan skor prestasi, hingga intervensi pejabat dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) mencuat ke permukaan.
Kondisi ini memicu gelombang protes. Aksi demonstrasi dari Laskar Merah Putih (LMP) Sulsel digelar di depan Kantor Dinas Pendidikan Makassar, Jalan A.P. Pettarani, Selasa (15/7/2025).
Massa menuntut pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Achi Soleman, yang dinilai gagal menjaga integritas proses seleksi.
“Kami minta Walikota Makassar mencopot Kadis Pendidikan karena tidak becus, tidak transparan, dan tak berkompeten,” tegas Raffi Balandai dalam orasinya.
Salah satu orator, Adam Taka Simanjuntak, menyebut pihaknya mengantongi bukti adanya pejabat di Dinas Pendidikan yang meminta uang dari orang tua siswa sebagai syarat kelulusan.
“Ada seorang Kepala Bidang yang terbukti meminta-minta uang. Kami sudah pegang buktinya,” teriak Adam di tengah aksi.
Tak hanya itu, laporan warga juga memperkuat dugaan tersebut. Seorang orang tua siswa mengaku dimintai uang sebesar Rp4 juta oleh oknum di salah satu SMP negeri agar anaknya lolos jalur zonasi.
“Anakku mau daftar di SMP 8, diminta Rp4 juta. Karena saya tidak sanggup, akhirnya batal mendaftar,” ungkapnya melalui pesan WhatsApp kepada iNews.id.
Dugaan kecurangan juga terjadi dalam jalur prestasi non-akademik. Salah satu warga mengaku skor anaknya yang awalnya berada di peringkat 29, tiba-tiba hilang dari sistem pada sore hari.
“Jam 2 siang masih peringkat 29. Tapi jam 4 sore nilainya tinggal 30 dan langsung hilang dari daftar,” keluhnya.
Setelah menggelar aksi di kantor Dinas Pendidikan, massa LMP Sulsel melanjutkan unjuk rasa ke Balaikota Makassar. Di sana, mereka kembali menyerukan agar Walikota Munafri Arifuddin (Appi) segera mengevaluasi kinerja Disdik, terutama menyangkut banyaknya laporan praktik kecurangan yang merugikan anak dan keluarga.
Diketahui, lebih dari 5.000 anak di Kota Makassar gagal masuk ke sekolah negeri pada tahun ajaran ini. Mayoritas orang tua menduga ada permainan sistem dan pungli yang dilakukan secara terstruktur, mulai dari operator SPMB, panitia sekolah, komite, hingga guru.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Makassar belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan dan dugaan yang dilontarkan masyarakat.
Editor : Abdul Kadir
Artikel Terkait
