TAKALAR, iNews.id - Proyek pembangunan pagar Sekolah Rakyat (SR) yang berlokasi di Dusun Bontosunggu, Desa Pa’rapunganta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, dilaporkan roboh pada Kamis (5/3/2026).
Kabar ambruknya pagar Sekolah Rakyat di Takalar yang baru saja dikerjakan tersebut diungkapkan oleh dari salah seorang warga setempat kepada awak media iNews.id. Mereka meragukan ketahanan struktur fisik proyek bernilai fantastis tersebut.
“Proyek pagar Sekolah Rakyat itu roboh. Dugaan kami, kekuatan dasar pondasi bangunannya kurang kuat,” ungkap salah seorang warga di lokasi kejadian, Jum'at (6/3/2026).
Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat setempat mengatakan rendahnya kualitas material serta lemahnya pengawasan dari pihak pelaksana proyek. Insiden ini menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan bangunan utama lainnya di masa mendatang.
“Konstruksi pagar diduga tidak kokoh sehingga roboh dan bisa membahayakan masyarakat sekitar. Pengawasan harus dioptimalkan dan kontraktor wajib bertanggung jawab. Beruntung baru pagarnya, bagaimana jika bangunan di dalam sudah jadi lalu roboh? Siapa yang mau bertanggung jawab?” ulas tokoh tersebut yang tidak ingin disebutkan namanya.
Proyek Sekolah Rakyat ini merupakan inisiatif strategis Kementerian Sosial (Kemensos) RI di era Presiden Prabowo Subianto dengan total anggaran mencapai ratusan miliar rupiah. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Warga menegaskan akan terus mengawal jalannya proyek ini agar hasilnya benar-benar berkualitas dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, sesuai dengan tujuan awal program.
Sebagai informasi, Proyek Sekolah Rakyat di Kabupaten Takalar menelan anggaran tahap awal sebesar Rp229 miliar. Program ini dirancang untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui pendidikan berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga kategori desil 1 dan 2. Fasilitas ini ditargetkan beroperasi penuh pada tahun 2026.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kejelasan instansi atau dinas yang terkait maupun pihak pelaksana proyek. Minimnya informasi membuat identitas penanggung jawab pembangunan tersebut masih belum diketahui.
Editor : Revin
Artikel Terkait
