TAKALAR, iNews.id - Program digitalisasi pendidikan yang terus digaungkan Bupati Takalar, Muhammad Firdaus Daeng Manye, kembali menjadi sorotan. Kali ini, pelatihan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui aplikasi bernama APK Passirikia BOS menuai tanda tanya karena dinilai berpotensi membebani anggaran sekolah, Senin (8/6/2026).
Kegiatan yang melibatkan seluruh kepala sekolah dan bendahara SD hingga SMP di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar itu berlangsung selama dua hari, 6–7 Juni 2026, di Hotel All Nite & Day Makassar. Setiap sekolah diwajibkan mengirimkan dua peserta untuk mengikuti pelatihan tersebut.
Pelatihan ini disebut sebagai bagian dari program digitalisasi sektor pendidikan yang bertujuan mempermudah pengelolaan dan pelaporan Dana BOS. Namun di balik klaim inovasi tersebut, muncul keluhan terkait besarnya biaya yang harus ditanggung masing-masing sekolah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, biaya penginapan peserta mencapai sekitar Rp600 ribu per orang dengan sistem satu kamar ditempati dua peserta. Selain itu, sekolah juga harus menanggung biaya perjalanan dinas (SPPD), uang harian, hingga biaya penggunaan aplikasi yang diperkenalkan dalam pelatihan tersebut.
Salah seorang kepala sekolah yang mengikuti kegiatan itu membenarkan seluruh pembiayaan berasal dari anggaran sekolah yang telah dimasukkan dalam ARKAS pada pos peningkatan kompetensi kepala sekolah.
"Iye, kami ikut kegiatan itu. Di ARKAS memang ada kegiatan peningkatan kompetensi kepala sekolah, sehingga biaya penginapan, transportasi, dan uang harian dianggarkan dari sana," ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (7/6/2026).
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Takalar, Dody Ryan Saputra, menyampaikan APK Passirikia BOS merupakan inovasi yang dikembangkan untuk membantu kepala sekolah dan bendahara dalam pengelolaan serta pelaporan Dana BOS secara lebih efektif dan terintegrasi.
Dody juga menegaskan bahwa pelatihan tersebut tidak memungut biaya pendaftaran dari peserta. Namun demikian, biaya hotel, transportasi, dan perjalanan dinas tetap menggunakan anggaran Dana BOS yang dikelola masing-masing sekolah.
Pelaksanaan kegiatan ini pun memunculkan pertanyaan publik. Pasalnya, pola pelatihan serupa pernah digelar pada tahun 2020 melalui kegiatan ARKAS di salah satu hotel di Makassar dan saat itu sempat menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Seorang mantan kepala sekolah yang pernah mengikuti pelatihan ARKAS tahun 2020 mengaku kegiatan tersebut sempat diperiksa aparat sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan peserta.
"Waktu itu biaya yang dibebankan sekitar Rp1 juta per peserta. Setelah mendapat perhatian aparat, kegiatan seperti itu tidak lagi dilaksanakan karena dianggap membebani sekolah dan terkesan seperti pungutan yang dikondisikan," katanya.
Menurut dia, APK Passirikia BOS yang saat ini diperkenalkan tidak jauh berbeda dengan pola lama yang sebelumnya menuai kritik.
"Kalau dilihat substansinya, ini hanya berganti nama dan kemasan. Dulu pelatihan ARKAS, sekarang APK Passirikia BOS. Tetapi beban biaya tetap ditanggung sekolah. Karena itu muncul pertanyaan, apakah ini benar-benar inovasi digital atau hanya pola lama dengan wajah baru," ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Pendidikan Takalar, Dody Ryan Saputra, belum memberikan tanggapan resmi. Pesan konfirmasi yang dikirim sejak Minggu (7/6/2026) sore belum mendapat respons.
Editor : Revin
Artikel Terkait
