SAMATA, Mengurai Benang Kusut Kebijakan dan Birokrasi Hari Jadi Takalar Ke-63 Tahun

TAKALAR, iNewsGowa.id - Momentum hari jadi Kabupaten Takalar yang digelar pada hari ini Jum'at, 10 Februari 2023, di Lapangan Makkattang Daeng Sibali.

"Jangan hanya sekedar menjadi perayaan yang memberikan nuansa semarak dan angin surga yang menjanjikan harapan baru bagi kehidupan masyarakat Takalar kedepannya.

Hal ini di ungkapkan oleh Ketua Solidaritas Aktivis dan Mahasiswa Makassar (SAMATA) Asman Putra Jaya, di Gedung KPK, Jakarta (10/2/2023), seolah telah terlepas dari keterpurukan serta Kedzholiman dari rezim pemerintahan sebelumnya yang berkuasa pada periode dalam kurun waktu 5 tahun yang lalu.

Dengan kata lain, meski penyelenggaraan HUT Kabupaten Takalar yang Ke-63 tahun ini menjadi pemicu semangat bagi seluruh elemen masyarakat, pemerintahan, dan pelaku usaha untuk bangkit bersama-sama serta berkolaborasi dalam membangun perekonomian menjadi lebih baik, yang diramu oleh tangan seorang Pelaksana Jabatan (BJ) Bupati Kabupaten Takalar.

"PJ Bupati harus tetap Konsisten Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tunduk dan patuh terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih serta bebas dari KKN," tutur Asman.

Dr Setiawan Aswad mendapat amanat sebagai PJ Bupati Kabupaten Takalar pasca berakhirnya masa jabatan Bupati Takalar (22/12/2022).

Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbebas dari KKN, maka segala bentuk tantangan, dinamika, dan hambatan yang akan ditemui dalam mewujudkan konsep 'Ekonomi Kolaboratif Takalar Tangguh', sesuai dengan tema hari jadi Takalar yang ke 63 Tahun.

"Berkenang dengan itu, Pj. Bupati harus menunjukkan komitmen dan integritasnya untuk terbebas dari praktik yang menyimpang, khususnya dengan tdk memelihara oknum pejabat yang disinyalir senang bermain di wilayah korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)," ungkapnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, SAMATA sebagai kelompok pemuda dan terpelajar yang senantiasa hadir mengawal roda perjalanan pemerintahan di Kabupaten Takalar, mengusulkan  kepada Pj Bupati untuk berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar menetapkan Kabupaten Takalar sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi.

"Pj Bupati Takalar perlu melakukan Reformasi Birokrasi dengan menerapkan sistem merit dan melakukan Evaluasi terhadap oknum pejabat yang saat ini kami duga, terlibat dalam beberapa kasus besar yang sedang terlapor di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia," tutup Asman.

Editor : Revin