DPRD Takalar Resmi Tetapkan Perda Fasilitasi Pesantren

TAKALAR, iNews.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar secara resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Pesantren menjadi Peraturan Daerah (Perda), dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Takalar, Senin (29/12/2025).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Takalar, H. Muh. Rijal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Baca Juga

Ketua DPRD Takalar Imbau Warga Rayakan Tahun Baru dengan Sederhana dan Aman

Selain Ranperda Fasilitasi Pesantren, DPRD juga menetapkan Ranperda tentang Penertiban Hewan menjadi Perda Penertiban Hewan Ternak.

Rapat ini dihadiri oleh Bupati Takalar, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Wakil Ketua II DPRD Takalar, seluruh anggota DPRD Kabupaten Takalar, Sekretaris Daerah Takalar, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat se-Kabupaten Takalar.

Ketua DPRD Takalar, H. Muh. Rijal, menegaskan bahwa Perda Fasilitasi Pesantren merupakan bentuk komitmen DPRD dan pemerintah daerah dalam memperkuat peran pesantren sebagai lembaga strategis dalam pembangunan daerah.

Baca Juga

Aspirasi Ketua DPRD Takalar, Nelayan Galesong Terima Bantuan

Menurutnya, substansi Perda ini harus sejalan dengan Undang-Undang Pesantren yang menekankan tiga fungsi utama pesantren, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

“Fungsi pemberdayaan masyarakat ini sangat penting. Banyak pesantren yang telah berkontribusi nyata di bidang sosial dan ekonomi, seperti pengolahan sampah, pembinaan UMKM, serta kegiatan lain yang mendukung kemandirian masyarakat,” ujarnya. 

Ia menambahkan, kehadiran pemerintah daerah melalui fasilitasi dan dukungan kebijakan akan memperkuat dampak positif pesantren di tengah masyarakat.

Baca Juga

DPRD Takalar Dorong Infrastruktur, Jalan Poros Sapangjang-Bontoloe Diresmikan

“Bukan berarti pesantren selama ini tidak bergerak. Namun dengan dukungan pemerintah, peran pesantren bisa lebih optimal dan berdampak luas,” katanya.

Lebih lanjut, Fraksi PKB DPRD Takalar berharap implementasi Perda Fasilitasi Pesantren dapat berjalan maksimal mulai tahun 2026, dengan tetap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

“Jika program-program yang diatur dalam Perda ini telah memberikan kontribusi nyata, DPRD siap berkolaborasi agar pelaksanaannya tepat sasaran dan berkelanjutan,” jelas H Muh Rijal. 

Baca Juga

Tak Tercatat di Database BKN, Ratusan Nakes Non-ASN Takalar Mengamuk

Sebagai penutup, H. Muh. Rijal menegaskan bahwa penetapan Perda Fasilitasi Pesantren merupakan wujud tanggung jawab DPRD Kabupaten Takalar, khususnya Fraksi PKB, dalam memperjuangkan keberpihakan kepada pesantren sebagai pilar pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Editor : Abdul Kadir