get app
inews
Aa Read Next : Kejari Takalar Tetapkan Mantan Kadis DLHP Sebagai Tersangka

Sekda Takalar Perintahkan Setiap OPD Siapkan Data yang Diperlukan BPKP

Rabu, 01 November 2023 | 11:58 WIB
header img
Sekda Takalar Muh Hasbi, Tim BPK RI Sulsel, Perangkat OPD se-Kabuiaten Takalar. Foto Dokumen Pribadi

TAKALAR, iNews.id - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Takalar, H Muh Hasbi meminta semua perangkat organisasi daerah atau OPD akan pentingnya bekerjasama untuk menyiapkan data yang diminta oleh BPK perwakilan Sulawesi Selatan, yaitu dalam pengelolaan mandatory spending dukung belanja dan PAD berkualitas 2021-2023.

Pesan itu Muh Hasbi sampaikan didepan para Asisten Setda Takalar, Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sulsel, perwakilan dari OPD Takalar dan para camat se-Kabupaten Takalar.

Muh Hasbi menekankan bahwa setiap OPD harus menyiapkan data sesuai permintaan BPKP  efektivitas upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan Mandatory Spending untuk mendukung belanja daerah yang berkualitas dan pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2021 hingga Semester I tahun 2023 oleh BPKP.

"Perlu ada kerjasama yang baik dan independen dalam pengelolaan BPD (Belanja Pemerintah Daerah) guna memastikan segala proses berjalan dengan tertib," kata Muh Hasbi saat memberikan sambutan mewakili Pj Bupati Takalar, di Baruga IMannindori Kantor Bupati Takalar, Selasa (31/10/2023).

Hasbi menambahkan, peristiwa tersebut menjadi momen bagi seluruh instansi lingkup Takalar untuk bersinergi, mempersiapkan data dengan cermat, dan berkolaborasi secara efisien guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kualitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hal ini lanjut kata Dia, untuk mendukung visi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakat Kabupaten Takalar kedepannya.

"Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam mengevaluasi upaya Pemerintah Kabupaten Takalar dalam mengelola dana Mandatory Spending, yang merupakan bagian integral dari pengelolaan belanja daerah yang efektif dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah," tutup Hasbi.

Sekedar diketahui, tim BPK dari perwakilan Provinsi Sulsel bertugas untuk memeriksa kinerja dan efektivitas upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu dari tahun anggaran 2021 hingga Semester I tahun 2023.

Editor : Revin

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut