Tak Tercatat di Database BKN, Ratusan Nakes Non-ASN Takalar Mengamuk

TAKALAR, iNews id - Ratusan Tenaga Kesehatan (nakes) Non ASN di Takalar kembali melakukan unjuk rasa menuntut keadilan kepada Pemerintah KabupatenTakalar, para Nakes Non ASN Takalar ini meminta kejelasan atas status dan hak kesejahteraan mereka kedepan.

Massa dari tenaga kesehatan itu membawa spanduk dengan tulisan: "Turut Berduka atas Matinya Hati Nurani Pemrintah Daerah Kabupaten Takalar Nakes".

Aksi yang berlangsung dihalaman kantor Bupati itu adalah Luapan kekecewaan dari pahlawan kesehatan tersebut usai mereka tidak juga tercatat dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kamis (18/12/2025) kemarin.

Moment Demonstrasi tersebut pun bertepatan dengan acara seremonial penerimaan surat keputusan (SK) dari ribuah tenaga PPPK Paruh waktu di lapangan kantor Bupati Takalar. dalam orasinya mereka menyebut Bupati Takalar tak peka dengan nasib mereka.

''Saudara-saudaraku sekalin hari ini kita berdiri didepan kantor bupati takalar, bupati yang tidak mempunyai mata dan telinga untuk melihat bagaimana tenaga nakes yang ada didepan kantor bupati takalar dan tidak mendengar suara-suara  tenaga kesehatan yang tidak terdaptar di BKN saudara- saudara sekalian,'' ungkap salah satu orator perwakilah nakes disambut teriakan histeris dari peserta aksi lainnya.

Bahkan mereka mengaku telah mengabdikan diri begitu lama tetapi tak mendapatkan kejelasan dan kepastian administrasi kepegawaian maupun jaminan kesejahteraan.

"Kami bekerja penuh waktu, melayani masyarakat setiap hari, dengan penuh resiko tetapi status kami seolah tidak diakui negara,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan bersama Kepala Bagian Protokoler dan kuasa hukum Pemerintah Daerah menerima perwakilan para demonstran dari tenaga kesehatan dikantor Bupati Takalar.

“Hari ini saya sudah memanggil pihak manajemen rumah sakit. Mereka telah menyiapkan draf regulasi terkait pengangkatan tenaga kesehatan Blud RSUD Pandjonga sebagai PPPK,” ujar, Ikbal Batong Asisten I Pemerintahan di hadapan para peserta aksi, seraya menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik sesuai ketentuan yang berlaku.

Aksi yang sempat membuat kemacetan didepan kator Bupati Takalar itu diikuti  tenaga kesehatan berbagai instansi layanan kesehatan lingkup Pemda Takalar, termasuk Rumah Sakit Padjonga dan sejumlah puskesmas. belum puas dengan aksi didepan kantor Bupati, gelombang nakes tersebut melanjutkan tuntutannya didepan kantor DPRD Takalar.

Di kantor DPRD Takalar mereka ditemui, Ahmad Saban salah seorang legislatif dari partai Nasdem yang dikenal paling sering menerima pengunjuk rasa. Ahmad pun menyampaikan keprihatinannya atas keadaan yang menimpa para tenaga kesehatan di Takalar hari ini.

''Bahwa apa yang disampaikan apa yang telah diperjuangkan dengan turun kejalan , posisi saya tidak untuk berdebat dengan kawan-kawan sekalian, sebab apa? suasana kebatinan saudara bisa saya rasakan sehingga saya bisa merasakan kesakitan saudara sekalian," kata Ahmad saat menerima demonstran

Mantan kepala Desa pannyangkalan itu pun berjanji akan menindak lanjuti keresahan dari para nakes dengan membuat agenda khusus bersama komisi satu dan seluruh stakholder di Takalar.

Diketahui, sejumlah penyebab mereka tidak tercatat dalam basis data BKN. Di antaranya adalah kesalahan pemilihan formasi di luar Kabupaten Takalar saat proses pendaftaran, yang berujung pada status Tidak Memenuhi Syarat (TMS). sementara khusus nakes yang bertugas di Rumah Sakit Padjonga tidak masuk dalam pendataan karena status rumah sakit tersebut sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Dalam tuntutannya, massa mendesak DPRD Takalar untuk segera memfasilitasi rapat dengar pendapat lintas lembaga dengan melibatkan Komisi II DPR RI, Komisi IX DPR RI, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Mereka berharap adanya kebijakan khusus sebagai solusi atas persoalan administrasi dan status kepegawaian nakes non-ASN di Takalar.

Selain itu, para demonstran juga meminta Bupati Takalar membentuk Tim Pemeriksaan Khusus (Pensus) guna mengusut dugaan pelanggaran pengupahan di Rumah Sakit Padjonga. Mereka menilai persoalan tersebut menyangkut hak dasar tenaga kesehatan dan tidak boleh terus dibiarkan berlarut-larut.

Editor : Revin