TPP ASN Takalar Mandek 4 Bulan, Kinerja Kabag Ortala Disorot Publik

TAKALAR, iNews.id - Memasuki empat bulan lebih kabar baik mengenai pencairan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar belum juga terlihat. Kondisi ini mulai memprihatinkan bagi sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menggantungkan kesejahteraannya pada tunjangan tersebut.

Pasalnya, sudah kurang lebih empat bulan TPP ASN Takalar tak kunjung terbayar, sementara tuntutan kinerja terhadap pegawai terus meningkat.

Lambatnya pembayaran TPP ini dinilai berdampak langsung pada kesejahteraan dan stabilitas kondisi ekonomi para pegawai. Padahal, salah satu indikator keberhasilan pemerintah adalah menjamin hak-hak pegawai terbayarkan tepat waktu.

Di tengah ketidakpastian ini, kinerja Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Kabag Ortala) Takalar, Muhammad Darwis, menjadi sorotan tajam publik. Sebagai pejabat yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan teknis, penataan kelembagaan, hingga reformasi birokrasi, Kabag Ortala dinilai gagal dalam mengawal proses administrasi tunjangan tersebut.

“Yang perlu dipertanyakan di sini adalah keberadaan Kabag Ortala. Masalah TPP yang tak terbayar bukan hanya tanggung jawab pimpinan, tetapi juga ada pada perumus kebijakan di OPD terkait, yakni Bagian Ortala,” ujar salah seorang warga saat berbincang dengan beberapa ASN di Takalar, Kamis (30/4/2026).

Ia menambahkan bahwa Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, seharusnya menempatkan pejabat yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidangnya masing-masing. Hal ini penting agar roda organisasi birokrasi dapat berjalan profesional dan efektif.

Terkait tudingan yang dialamatkan dirinya hingga penyebab keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN di Takalar itu turut dibantah Kabag Ortala.

“Kami selama ini tetap bekerja seperti biasa sesuai tupoksi Ortala,” ujar Kabag Ortala Takalar, Muhammad Waris, Jumat (1/5/2026).

Mantan Kabid Anggaran tersebut membeberkan bahwa keterlambatan pembayaran TPP bagi ASN di lingkup Pemkab Takalar disebabkan oleh adanya beberapa persyaratan tambahan dalam proses penilaian.

“TPP terlambat karena ada unsur penilaian yang ditambahkan, salah satunya adalah Penilaian inovasi dan kebersihan lingkup OPD,” ungkap Waris.

Ia menambahkan bahwa unsur penilaian tambahan ini perlu dikaji secara mendalam untuk memastikan hasilnya akurat dan tidak menjadi temuan pemeriksaan di kemudian hari.

Sebagai informasi, Pencairan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN di Takalar hingga memasuki bulan kelima berjalan belum juga terbayarkan, beberapa pihak mengindikasikan keterlambatan pembayaran TPP disebabkan karna kinerja bagian Ortala dinilai tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi pokonya dalam mengaplikasikan administrasi, khususnya pada aspek struktural, kelembagaan, dan regulasi yang mendasari perhitungan TPP.

Hal ini memicu kekhawatiran kedepan sebagaimana tugas dan tanggungjawab di bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) sangat penting dalam sebuah instansi pemerintahan maupun lembaga karena bertindak sebagai "mekanisme penggerak" birokrasi yang efisien. Secara garis besar, Kabag Ortala memastikan organisasi berjalan efektif, lincah, dan akuntabel. Termasuk dapat memastikan pengaplikasian administrasi, khususnya pada aspek struktural, kelembagaan, dan regulasi yang mendasari perhitungan TPP.

Editor : Revin