TAKALAR, iNewsGowa.id - Kepala Inspektorat Kabupaten Takalar, H Yahe mengatakan bahwa BPKP Sulsel sudah turun melakukan monitoring dan ivestigasi penggunaan anggaran tahun 2022.
Pernyataan Kepala Inspektorat tersebut merespon pernyataan mantan Kepala Bidang PMD pada Dinas Sosial dan PMD Takalar Adiyanto, yang mengatakan bahwa BPKP Sulsel belum turun melakukan monitoring dan ivestigasi keuangan pada pelatihan PMD di Hotel Sampulungan akhir tahun 2022 lalu.
H Yahe menjelaskan khusus untuk pagu anggaran 2022 lalu, BPKP Sulsel telah melakukan monitoring dan investigasi keuangan di Kabupaten Takalar. Apalagi baru-baru ini Takalar baru saja meraih predikat WTP untuk tahun 2022.
"Untuk tahun 2022 lalu, BPKP sudah melakukan Audit pemeriksaan keuangan untuk Takalar, cuma sekaitan kegiatan pelatihan bidang PMD di Hotel Sampulungan yang dibiayai oleh Desa, kami belum bisa memastikan apakah kegiatan pelatihan itu menjadi sampel pemeriksaan dari BPKP. yang jelas hasil LHP BPKP sudah kami terima juga," kata Yahe saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (7/6/2023) siang.
Yahe Menambahkan, untuk memastikan apakah setoran Rp 15 Juta per Desa dari 76 Desa di Takalar itu menjadi temuan atau tidak, saat ini auditor internal Inspektorat yakni inspektur pembantu (irban) 1 sampai 3 telah turun melakukan monitoring dan investigasi ke Desa.
"Intinya, sejak awal kami sendiri sudah menduga bahwa pembayaran Rp15 Juta per Desa ini mungkin saja jadi temuan, alasannya adalah pembayaran pihak desa ini terjadi setelah APBDes tahun 2022 selesai disusun oleh masing-masing Desa. Meskipun begitu tetap kita tunggu hasil pemeriksaan dari tim auditor Irban 1 sampai 3 baru bisa kita simpulkan hasilnya," jelas Yahe.
Sementata Kepala Auditor dan Ivestigasi Irban 2 Takalar, H Ilham menambahkan, pihaknya mengaku tidak mengetahui secara persis apakah ada unsur penyalahgunaan keuangan negara pada pelatihan PMD di Hotel Sampulungan, kecamatan Galesong Kabupaten Takalar tersebut.
"Memang sebelum kegiatan pelatihan itu dilaksanakan, mantan Kajari Takalar pak Salahuddin dan Kabid PMD nya pak Ardiyanto datang ke Inspektorat untuk mereview dan minta pertimbangan apakah pelatihan itu bisa dilaksanakan atau tidak," tutur ilham.
Diketahui setoran Rp15 Juta per Desa dari 76 Desa sekitar Rp1,1 Miliar. Kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan pelatihan di dua tempat yakni di Hotel Topejawa kecamatan Mangarabonbang, dan Hotel Sampulungan kecamatan Galesong, yang hanya dilaksanakan selama 2 hari saja, sisanya digunakan untuk membiayai pembelian Server untuk aplikasi salur desa dan aplikasi siskeudes online.
Editor : Revin
Artikel Terkait
