TAKALAR, iNewsGowa.id - Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Takalar Bersatu (MTB), Sabtu Siang (4/8/2023) menggelar aksi unjuk rasa di Depan Kantor Bupati Takalar.
Mereka melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk penolakan terhadap pemberian kompensasi salah satu perusahaan swasta ternama di Indonesia terhadap warga yang rencananya akan membangun pabrik rumput laut di Kawasan Industri tepatnya di Desa Laikang, dan Punaga, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulsel.
Selaku Jenderal Lapangan, Uddin dalam orasinya mewakili mahasiswa juga menyampaikan sejumlah kekeliruan dan ketimpangan yang terjadi pada proses pembebasan dan pemberian kompensasi lahan transmigrasi di Desa Laikang. Mereka juga secara tegas menolak besaran nilai kompensasi lahan yang terlalu jauh dari harapan warga.
"Ini adalah salah satu bentuk perbuatan tidak manusiawi terhadap warga, selain kompensasi lahan yang sangat murah, para pemilik lahan juga mengaku mendapat intervensi dari oknum-oknum tertentu yang memaksakan para warga menandatangani surat pernyataan dari pihak Perusahaan, perlakuan intervensi ini tidak boleh dibiarkan, kasian warga desa,' ujar Uddin dalam orasinya.
Uddin, juga secara gamblang dan merinci proses pemberian kompensasi yang terlalu murah dan bervariasi sesuai bukti dasar kepemilikan. misalnya bagi lahan warga yang tidak memiliki dasar kepemilikan maka hanya diberikan kompensasi sebesar Rp5000 ribu, jika dasarnya adalah SPPT maka kompensasinya Rp8000 ribu, sedangkan untuk berupa sertifikat Rp11.000 ribu rupiah.
"Jadi aksi kami hari ini adalah aksi jilid pertama, kami akan terus mengawal aspirasi warga Desa Laikang melalui aksi demo lanjutan sebagai bentuk protes jika perlakuan tidak manusiawi ini terus dilakukan dalam proses pemberian kompensasi," tegas Uddin masih dalam orasinya.
Berikut pernyataan sikap dan tuntutan yang disampaikan Para pendemo.,
1. Mendesak pemda Takalar untuk memanggil pihak Perusahaan untuk duduk bersama warga membahas transparansi terkait persoalan pembebasan lahan transmigrasi di Laikang.
2. Mendesak panglima TNI dan Kapolri untuk segera menindak oknum anggotanya yang mengintervensi warga soal pembayaran Konpensasi.
3. Mempertanyakan mengapa pihak perusahaan pemberi kompensasi membuat surat pernyataan untuk warga Desa Laikang, kemudian melibatkan oknum aparat.
4. Mendesak kementrian Transmigrasi dan kementrian terkait segera meninjau pembebasan lahan di Desa Laikang.
Editor : Revin
Artikel Terkait
