SUNGGUMINASA, iNews.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa terus mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Hal tersebut disampaikan Sekda Gowa, Andy Azis Peter saat membuka kegiatan Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2026 di Hotel Vasaka Makassar, Rabu (11/11/2026).
Dalam sambutannya, Andy Azis menegaskan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya diukur dari pemenuhan dokumen administrasi maupun capaian nilai evaluasi, tetapi lebih jauh harus tercermin melalui perubahan pola kerja aparatur, peningkatan kualitas pelayanan, penguatan integritas, serta kemampuan pemerintah menghadirkan solusi atas kebutuhan masyarakat.
Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gowa Tahun 2025 mencapai 78,71 dengan kategori BB. Capaian tersebut meningkat 0,44 poin dibandingkan tahun 2024 yang berada pada angka 78,27.
Andy Azis menyebutkan komponen RB General mengalami peningkatan dari 66,29 menjadi 67,32. Adapun RB Tematik mengalami penurunan dari 11,98 menjadi 11,39.
“Capaian ini patut kita apresiasi, namun penurunan RB Tematik harus menjadi perhatian bersama. Kita perlu memperkuat keterkaitan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
Memasuki tahun 2026 lanjut Sekda Gowa, pelaksanaan Reformasi Birokrasi mengacu pada 15 indikator RB General dalam Lembar Kerja Evaluasi Kementerian PANRB. Indikator tersebut mencakup aspek akuntabilitas kinerja, integritas, kepuasan masyarakat, pelayanan publik, sistem merit, tata kelola pengadaan, kualitas kebijakan, pengendalian intern, hingga digitalisasi arsip.
Di sisi lain, Kabupaten Gowa juga mencatatkan capaian positif pada Indeks Reformasi Hukum sebesar 73,80, melampaui target yang ditetapkan sebesar 70,01. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan sekaligus menjadi motivasi untuk meningkatkan indikator reformasi birokrasi lainnya.
Untuk memastikan pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2026 berjalan optimal, dirinya menekankan lima hal penting, yakni komitmen pimpinan, pencapaian target, kualitas data dan bukti dukung, koordinasi dan kolaborasi antarperangkat daerah, serta penguatan reformasi birokrasi tematik.
Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah terlibat langsung dalam mengendalikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan memastikan setiap rencana aksi dijalankan sesuai tanggung jawab masing-masing.
Selain itu, setiap perangkat daerah diminta melaksanakan evaluasi secara berkala, memastikan validitas dan akurasi data dukung, serta segera mengambil langkah percepatan terhadap target yang belum tercapai.
“Saya juga meminta Bagian Organisasi selaku koordinator agar mengoptimalkan fungsi fasilitasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi. Setiap hasil monitoring harus ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan yang jelas dan terukur,” tegasnya.
Lebih lanjut, Andy Azis juga mengingatkan bahwa Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan perubahan budaya kerja untuk membangun aparatur yang profesional, berintegritas, adaptif, dan berorientasi pada hasil.
Menurutnya, nilai-nilai ASN BerAKHLAK harus menjadi pedoman dalam menjalankan tugas, sementara pemanfaatan teknologi informasi perlu diarahkan untuk menyederhanakan proses pemerintahan, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan transparansi.
“Masyarakat tidak menilai keberhasilan pemerintah dari banyaknya dokumen yang disusun, tetapi dari kemudahan pelayanan, kepastian prosedur, kecepatan penyelesaian urusan, dan manfaat yang mereka rasakan,” jelasnya.
Olehnya itu, ia mengajak seluruh perangkat daerah menjadikan tahun 2026 sebagai momentum percepatan reformasi birokrasi Kabupaten Gowa, tidak hanya untuk mempertahankan predikat yang telah diraih, tetapi juga menghadirkan pemerintahan yang semakin berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Birokrasi yang baik bukan hanya birokrasi yang mendapatkan penilaian baik, tetapi birokrasi yang mampu menghadirkan perubahan dan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa, Taufik, mengatakan kegiatan monitoring tersebut merupakan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun sebelumnya.
“Monitoring ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada masing-masing perangkat daerah, mengidentifikasi kendala dan permasalahan dalam pencapaian indikator, mempercepat koordinasi dan komitmen perangkat daerah, serta merumuskan langkah percepatan dan tindak lanjut terhadap indikator yang belum optimal,” jelasnya.
Ia menyampaikan, berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB tahun 2025, nilai indeks reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Gowa mencapai 78,71 dengan kategori BB.
“Kurang lebih satu koma tiga poin lagi kita sudah berada pada posisi A. Semoga pencapaian tahun 2026 ini bisa sama-sama kita wujudkan, mengingat beberapa indikator strategis sudah menunjukkan tanda-tanda peningkatan nilai daripada tahun sebelumnya,” tuturnya.
Taufik menjelaskan, peserta kegiatan tersebut merupakan perangkat daerah yang menjadi objek monitoring pada 15 area reformasi birokrasi general dan dua area reformasi birokrasi tematik.
Lima belas area reformasi birokrasi general tersebut meliputi sistem akuntabilitas kinerja, reformasi hukum, survei kepuasan masyarakat, survei penilaian integritas, opini BPK, tindak lanjut rekomendasi temuan BPK, pelayanan publik.
Kemudian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, sistem merit, tata kelola pemerintahan, pembangunan statistik, kualitas kebijakan, tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR, tingkat maturitas SPIP, serta digitalisasi arsip. Sementara itu, dua area reformasi birokrasi tematik meliputi penanggulangan kemiskinan dan peningkatan investasi.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat memperkuat koordinasi, mempercepat pelaksanaan rencana aksi, serta meningkatkan capaian indikator reformasi birokrasi secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Editor : Revin
Artikel Terkait
