MAKASSAR, iNews.id - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026).
Surat tersebut diserahkan langsung Wapres Gibran saat menemui Ketua MPR Ahmad Muzani bersama sejumlah pimpinan MPR lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Kabar pengunduran diri Gibran sebelumnya juga dibenarkan Menteri Koperasi sekaligus politikus Budi Arie Setiadi. Dia membenarkan informasi tersebut saat dikonfirmasi awak media, Rabu (11/11/2026).
Langkah Gibran ini menjadi perhatian publik di tengah polemik berkepanjangan mengenai keabsahan dokumen pendidikannya yang turut menjadi sorotan dalam dinamika hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Sebelumnya, Gibran mengaku tidak ingin persoalan dokumen pendidikannya terus berkembang menjadi polemik berkepanjangan. Meski demikian, dia menegaskan tetap akan memperjuangkan keabsahan dokumen tersebut melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gibran mengungkapkan, dirinya telah bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026) pagi. Dalam pertemuan tersebut, dia mengaku mendapat sejumlah saran dan masukan dari Presiden, termasuk agar tetap memperjuangkan persoalan hukumnya melalui PTUN.
"Saya tidak ingin dinamika saat ini menjadi polemik berkepanjangan. Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya sudah bertemu Pak Presiden. Beliau sudah seperti ayah saya sendiri," ujar Gibran kepada wartawan.
Dia juga menyebut Presiden Prabowo memberikan sejumlah masukan terkait situasi yang tengah dihadapinya.
"Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi. Salah satunya agar saya tetap fight di PTUN," katanya.
Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan Gibran telah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Perkembangan ini memunculkan perhatian publik terhadap kelanjutan pemerintahan, khususnya mekanisme konstitusional apabila pengunduran diri Wakil Presiden diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
Editor : Revin
Artikel Terkait
