Dibalik Pujian DPRD, Akademisi Kritik Mutasi Besar di Takalar.

TAKALAR, iNews.id – Mutasi besar-besaran yang dilakukan Bupati Takalar, Firdaus Daeng Manye, pada Senin (20/10/2025), menuai sorotan. Sebanyak 311 pejabat lingkup Pemkab Takalar dirotasi dalam pelantikan yang digelar di awal pekan tersebut.

Meski langkah Bupati Firdaus mendapat pujian dari kalangan DPRD, namun komentar manis itu justru memunculkan tanda tanya publik, terutama karena di balik sanjungan itu, terdapat sejumlah kerabat dekat anggota DPRD yang ikut menikmati jabatan strategis.

Tiga nama disebut-sebut mendapat posisi penting: istri salah satu anggota DPRD Takalar dari Fraksi Gerindra dipromosikan sebagai Kepala Puskesmas Polongbangkeng Utara, adik ditempatkan di Puskesmas Pattallassang, dan ipar menduduki jabatan Lurah Manongkoki.

Pujian terhadap Bupati Firdaus disampaikan secara terbuka oleh Nasrun Nasir, anggota DPRD asal Polongbangkeng Utara, melalui pemberitaan media lokal pada (Selasa, 21/10/2025).

Dia menilai, mutasi kali ini sebagai langkah profesional dan bersih dari praktik “mahar jabatan”.

“Mutasi kali ini benar-benar profesional. Tidak ada isu tekan-menekan atau transaksi jabatan. Semua berjalan berdasarkan kinerja dan kemampuan,” ujar Nasrun dalam pernyataannya.

Namun, pernyataan tersebut justru menjadi sorotan tajam dari kalangan akademisi dan pemerhati kebijakan publik.

Pakar hukum dari Universitas Mega Resky Makassar, Dr. Ahmad Syahrir, SH., MH, menilai pernyataan itu sarat dengan potensi “Conflict of Interest” atau konflik kepentingan, terlebih jika di saat bersamaan kerabat yang bersangkutan memperoleh promosi jabatan.

“Anggota DPRD bukan pengafirmasi kebijakan Bupati. Mereka memiliki fungsi pengawasan dan kontrol terhadap pelaksanaan mutasi,” tegas Ahmad.

Menurutnya, apresiasi boleh diberikan, namun harus tetap dalam batas etika dan peran kelembagaan legislatif. DPRD, katanya, tidak seharusnya tampil sebagai “tim sukses” dalam kebijakan eksekutif, apalagi jika memiliki hubungan pribadi dengan pihak yang diuntungkan.

“Idealnya, penempatan jabatan harus memenuhi prinsip The Right Man on The Right Place, berdasarkan integritas, kompetensi, dan profesionalisme, bukan karena kedekatan personal,” tambahnya.

Lebih jauh, Dr. Ahmad mengingatkan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak bisa hanya diukur dari ketiadaan praktik jual beli jabatan.

Ia menegaskan bahwa yang lebih penting adalah menghapus “trading in influence” atau jual beli pengaruh, yang sering muncul karena kedekatan politis dan hubungan personal.

“Reformasi birokrasi itu bukan hanya soal bersih dari mahar jabatan. Lebih dari itu, harus dipastikan tidak ada praktek jual beli pengaruh karena faktor kedekatan nepotis atau jaringan politik tertentu,” ujarnya.

Menurutnya, birokrasi yang ideal adalah yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima, efektif, dan akuntabel, bukan sekadar ajang bagi pejabat untuk saling menempatkan orang terdekat.

Meski mutasi ini mendapat pujian dari sebagian pihak, sorotan publik kini tertuju pada transparansi dan integritas prosesnya.

Rotasi besar di Takalar semestinya menjadi momentum memperkuat profesionalisme aparatur, bukan justru menumbuhkan kecurigaan akan praktik nepotisme terselubung.

Sanjungan yang datang dari kalangan legislatif di tengah euforia jabatan keluarga sendiri menimbulkan kesan kontraproduktif terhadap fungsi pengawasan DPRD.

Kritik akademisi seperti Dr. Ahmad menjadi pengingat bahwa, di balik pujian dan euforia politik, ada tanggung jawab moral dan etik untuk menjaga jarak antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik.

Editor : Abdul Kadir