Desakan Pemekaran Provinsi Luwu Raya Memanas, Ini Respon Pemrov Sulsel.

MAKASSAR, iNews.id - Desakan pembentukan Provinsi Luwu Raya yang ingin memisahkan diri dari Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali memanas. Aksi massa yang berlangsung Jumat, 23 Januari 2026, bahkan berujung pada terputus totalnya jalur Trans Sulawesi yang melintasi wilayah Luwu Raya.

Di sejumlah titik, massa memblokade jalan nasional dengan cara ekstrem. Ada ruas jalan yang dicor, ditutup batang pohon, hingga dibakar ban bekas, menyebabkan arus lalu lintas lumpuh dan aktivitas masyarakat terganggu. 

Isu pemekaran Luwu Raya sejatinya bukan hal baru. Wacana ini telah hidup lebih dari enam dekade, pertama kali mengemuka pada awal 1960-an, ketika Presiden Soekarno disebut menjanjikan status daerah istimewa bagi Tanah Luwu-wilayah bekas kerajaan dengan sejarah politik dan kultural panjang di Sulawesi Selatan.

Sejak saat itu, tuntutan pembentukan Provinsi Luwu Raya yang meliputi Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Luwu Utara, dan Luwu Timur terus muncul dan tenggelam seiring dinamika politik nasional.

Senior Members Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), William Marthom, menyebutkan bahwa Ir. Soekarno bahkan pernah menyebut Tanah Luwu sebagai “Serambi Madinah”. Janji tersebut, kata dia, kembali ditegaskan saat Andi Djemma, Datu sekaligus Raja Luwu, bertemu Soekarno di Jakarta pada 1958.

“Janji itu bukan hadiah. Tanah Luwu bukan sekadar titik di peta Indonesia, melainkan wilayah yang membuktikan komitmen bersatu dengan Republik Indonesia melalui darah, air mata, dan nyawa,” tulis William dalam ruang opini Herald Sulsel.

Editor: Abdul Kadir